MENJAWAB GUGATAN MBG: MENGEMBALIKAN MBG KEPADA FITRAHNYA

Hari ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi gelombang protes besar. Banyak pihak menuntut agar program ini dihentikan karena dituduh sebagai biang pelemahan dan beban fiskal utama rupiah. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sering kali dituding terlalu ambisius dan egois karena terus menjalankan program ini di tengah kritik dan polemik.

Padahal, jika kita mau melihat dari dekat, gagasan ini bukanlah sebuah ambisi, melainkan solusi yang lahir dari realitas ironi, negeri kaya sumberdaya yang tak mampu menghidupi rakyatnya sendiri. Maka solusi atas masalah ini bukan dengan menghapus programnya, melainkan mengembalikan program ini kepada fitrahnya.

MEMAHAMI URGENSI: INVESTASI PADA GENERASI

Tanpa memahami kondisi kita tidak akan bisa memahami urgensi. Gagasan MBG dilatarbelakangi kehidupan nyata, bukan fiksi. Sebagai anak yang lahir dari keluarga kurang mampu di pinggiran Temanggung, saya merasakannya sendiri. Makan sebutir telur dibagi tiga agar cukup untuk lauk satu keluarga adalah hal biasa. Menahan lapar di bangku sekolah juga menjadi makanan sehari-hari bagi banyak anak lainnya. Lalu ketika Presiden Soeharto kala itu menghentikan program makan gratis di sekolah, kami merindukannya.

Uniknya, saat ini banyak kritikus yang sibuk membandingkan program MBG milik Pak Prabowo dengan program pesawat terbang milik mendiang Presiden B.J. Habibie yang sempat dihentikan demi penghematan di masa lalu. Mereka menuduh kedua program ini sama-sama proyek mercusuar yang membuang anggaran, dan memang sudah semestinya sama-sama dihentikan. Namun, logika ini sangat keliru.

Pesawat Terbang bukan kebutuhan pokok harian rakyat banyak. Kita masih bisa hidup dan bertahan tanpa memproduksi pesawat sendiri. Tetapi makan bergizi merupakan kebutuhan biologis paling mendasar dan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Jika anak-anak kita hari ini kekurangan gizi, otak akan rusak dan pertumbuhan menjadi kerdil (stunting). Golden age mereka akan terbuang sia-sia tanpa bisa diulang.

Bagaimana mungkin kita bermimpi tentang kejayaan jika generasi penerus hari ini dibiarkan tumbuh dan belajar dalam kondisi perut kelaparan?

Tanpa gizi yang baik hari ini, tidak akan pernah lahir generasi cerdas yang mampu membangun peradaban bangsa di masa depan. Menghentikan program ini sama halnya memutus investasi pada generasi masa depan.

MELURUSKAN BUDAYA SALAH KAPRAH

Selain salah dalam membuat perbandingan, ada tantangan budaya salah kaprah yang perlu diluruskan di tengah masyarakat kita sendiri:

1. Gengsi vs Gizi

Sejak dahulu sampai kini, kita melihat kedai kopi selalu penuh antrean. Orang-orang begitu royal mengeluarkan uang Rp20.000 hingga Rp50.000 hanya untuk segelas teh atau kopi. Hobi jajan emas dan kue puluhan ratusan ribu sehari. Namun, untuk membeli susu seharga Rp5.000 sampai Rp10.000 demi investasi gizi, banyak yang mendadak merasa harganya terlalu tinggi.

Lebih jauh, budaya salah kaprah yang mengutamakan gengsi ini juga menciptakan lingkaran setan perekonomian yang tak hanya berhenti di kasir kedai kopi. Peternak sapi perah seringkali mengeluhkan harga susu yang tertekan akibat rendahnya daya serap dan penjualan yang tidak signifikan. Saya melihat sendiri bagaimana peternak sapi perah di Kaliurang Yogyakarta harus memutar otak menciptakan berbagai diversifikasi produk olahan susu untuk meningkatkan nilai jual ketika harga jatuh atau ditekan oleh korporasi.

2. Tren Sehat yang Lupa Daratan

Tren gaya hidup sehat kini berkembang pesat, tetapi sering kali dikemas dengan biaya tinggi dan serba impor. Kita lupa, atau melupakan, bahwa gizi terbaik ada pada hasil bumi lokal yang melimpah di sekitar kita. Bahkan sejarah membuktikan tanah air kita sempat jadi rebutan karena kekayaan hasil buminya.

Namun di masyarakat kita, salmon dan apel fuji tetap dianggap lebih tinggi kastanya daripada dori lokal dan apel malang, salad buah dan sayuran dipandang lebih baik daripada rujak dan gado-gado.

3. Kalangan yang Terpinggirkan

Sementara kalangan atas sibuk dengan gaya hidup bergengsi, kelompok rentan benar-benar kesulitan ekonomi meski sekadar untuk membeli makanan dasar bergizi.

Krimer kental manis, teh manis, dan minuman rasa-rasa yang menggantikan isi botol susu telah menjadi hal lumrah, dan selama bertahun-tahun mengisi otak anak-anak penerus generasi.

Nasi lauk mie dan bumbu umami jadi penawar lambung yang minta diisi. Bukan karena orang tua mereka tak ingin memberi yang lebih bernutrisi, tapi kondisi ekonomi yang tak mendukung sering kali.

Masa depan seperti apa yang bisa kita harapkan dari pembudayaan malnutrisi macam ini?

Budaya salah kaprah harus diputus dan diluruskan, karena tumbuh kembang generasi muda dan masa depan bangsa yang jadi taruhannya. Kita semua tahu bahwa tantangan Indonesia Emas tidak akan semudah gaungnya. Impian itu tidak akan pernah tercapai tanpa kualitas pada sumber daya manusia.

MENGEMBALIKAN MBG KEPADA FITRAHNYA

Konsep MBG disampaikan sebagai solusi dan aspirasi murni dari akar rumput yang dititipkan kepada Pak Prabowo sepuluh tahunan silam. Program ini bukan ditujukan bagi pemenuhan ambisi politik atau keserakahan kantong pribadi, melainkan wujud niat baik dan komitmen bersama untuk memperbaiki generasi.

Jika hari ini MBG diprotes dan dikritisi, pangkal masalahnya sebenarnya menurut saya murni pada pelaksanaan, bukan pada visi. Tata kelola dan eksekusi MBG saat ini saya rasa terlalu banyak melenceng dari konsep awal yang diusulkan, membumi, dan mengutamakan dampak dari pada tampak.

Maka solusi atas masalah pelaksanaan MBG mestinya bukan penghentian program, melainkan meluruskan dan mengembalikannya kepada fitrah visi awalnya.

1. Standarisasi Pangan, bukan Standarisasi Bangunan

Ingatkah kamu? Bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak lahir, kita selalu dihebohkan oleh marathon berita viral tentang aneka jajanan dan pangan berbahaya yang beredar bebas, terutama di sekitar sekolah. Publik panik dan ketakutan akan anak-anak yang terpapar resiko makanan tanpa standar keamanan. Tidak pernah ada solusi yang bisa memperbaiki ini secara sistemik.

Kini berita-berita tentang itu seakan tertutup oleh kesalahan yang sama, hanya diubah entitas vendornya. MBG yang mestinya menjadi motor perbaikan sistemik untuk masalah standarisasi pangan nyatanya di banyak tempat hanya mengambil alih nama pelaku kerusakan. Standar kualitas dan keamanan tetap terabaikan, dan keracunan makanan tetap terjadi.

Ironi yang tak bisa dipungkiri, pelaksanaan MBG tampaknya terlalu berfokus pada standar megahnya bangunan dapur yang berdiri, tapi menutup sebelah mata pada kualitas standar pangan yang didistribusi. Jauh sekali realisasinya dari mimpi saat dulu diinisiasi.

2. Pemberdayaan Masyarakat, bukan Pemberdayaan Juragan

Selain sebagai motor standarisasi pangan, MBG awalnya juga diusulkan sebagai motor pemberdayaan masyarakat lokal.

Seluruh stakeholder dan masyarakat yang memang sudah biasanya terlibat dalam penyediaan jajanan atau makanan di lingkungan sekolah dirangkul ke dalam satu wadah (forum/asosiasi), difasilitasi untuk naik level, disediakan tempat yang lebih higienis, dan diberi jalur pemasaran yang lebih terjamin melalui kerjasama kemitraan. Kapasitas mereka ditingkatkan dari yang biasanya menjual jajanan kurang sehat atau meresahkan, diubah menjadi mitra strategis yang menyediakan pangan bergizi terstandar.

Namun kini yang terjadi sangat jauh dari konsep awal itu. Dari merangkul warga lokal, jadi hanya memberikan proyek kepada juragan besar.

Akibatnya, bukan sila Persatuan Indonesia yang tercipta, melainkan justru semakin lebarnya perpecahan dan kesenjangan antar pengusaha. UMKM eksisting seperti kantin sekolah, warung dekat sekolah, pedagang keliling, dan UMKM desa, justru tersingkir dan kalah saing oleh segelintir pengusaha besar yang diberi jalan tol untuk ekspansi. 

Sejarah membuktikan, kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi adalah bahan bakar paling eksplosif dalam setiap tatanan sosial. Demonstrasi dan berbagai protes yang tertuju pada program MBG saat ini adalah hasil dari kesenjangan yang tercipta dari kesalahan pelaksanaan visi dari awal pelaksanaannya.

Sebenarnya dalam hal ini sistem kemitraan MBG tidak sepenuhnya salah, karena peluang kemitraan nyatanya terbuka bagi siapa saja. Hanya saja terjadi semacam asosiasi di masyarakat bahwa yang bisa memiliki SPPG dan bermitra dengan BGN hanya kalangan tertentu dengan modal besar dan atau koneksi. Nasi telah menjadi bubur, dan itulah yang kini terjadi.

Di sinilah tantangan bagi BGN dan seluruh stakeholder pemerintah bagaimana merangkul semua pihak agar ikut menikmati kue MBG secara adil dan proporsional, menghapus eksklusifitas, meminimalkan kesenjangan dan mengubah persaingan menjadi sinergi lintas kalangan.

Sistem cloud kitchen bisa menjadi alternatif solusi. Dari pada mendanai insentif eksklusif yang hanya dinikmati segelintir pihak, pemerintah bisa menyediakan dapur dan kantin bersama untuk semua UMKM mitra. Bukankah negara wajib menjamin setiap warga negara punya hak yang sama dalam berusaha dan akses terhadap fasilitas yang diberikan oleh negara?

3. Penyerap Oversupply, bukan Perusak Harga Eksisting

Cetak biru asli MBG awalnya juga diusulkan untuk bisa langsung memutus rantai masalah oversupply hasil bumi, pertanian dan peternakan. Kita semua tahu resiko pasti yang selalu dihadapi petani dan peternak tanpa pernah ada solusinya selama ini adalah jatuhnya harga dan tidak lakunya barang setiap musim panen raya. Program MBG dulunya diusulkan bersama dengan program revitalisasi koperasi desa (sekarang dinamai Koperasi Merah Putih), sebagai solusi sistemik untuk masalah kronis ini.

Koperasi desa yang bekerjasama dengan Bulog dan/atau kementerian lain terkait diharapkan mampu menampung hasil bumi yang tidak laku atau berlebih. Kemudian bersinergi dengan program MBG sebagai jaminan akan pasti tersalurkannya setiap produk yang ditampung. Bukankah ini bisa jadi solusi sistemik multilayer jika dilaksanakan dengan benar sesuai visinya?

Namun yang terjadi sejak awal berjalannya MBG tidak ada SOP khusus dari mana sumber bahan baku. Para peternak ayam petelur berteriak paling keras saat harga telur jatuh drastis. Semua menuding MBG sebagai biang keladinya. Para juragan SPPG dengan besarnya daya serap dan anggaran yang hampir tidak ada habisnya terus menekan harga untuk dapat keuntungan sebesar-besarnya.

Baru beberapa waktu lalu diterbitkan peraturan agar MBG bekerjasama dengan Koperasi Merah Putih untuk supply bahan baku. Saya rasa ini menunjukkan itikad perubahan yang baik. Jika tidak ada penyelewengan lagi, saya rasa kita sudah mulai berada di jalur yang benar. Sistem dan manajemen kontrol perlu dikerahkan untuk bekerja ekstra mengawasi jalannya ke depan.

4. Skala Prioritas, Adil Tidak Berarti Harus Sama

MBG awalnya tidak diusulkan untuk dinamai Makan Bergizi Gratis, melainkan diusulkan sebagai sebuah program dengan nama apapun yang esensinya adalah untuk perbaikan gizi dan pangan masyarakat, terutama anak-anak. Hal ini jelas berarti tidak semua penerima manfaat program mesti menerimanya secara gratis dan sama rata, karena pancasila pun telah mengamanatkan keadilan, yang mana kita tahu bahwa keadilan tidak berarti harus sama rata.

Bantuan makan gratis mestinya fokus diberikan untuk kelompok yang paling membutuhkan. Mulai dari ibu hamil, balita, penderita stunting, hingga anak sekolah dan keluarga tidak mampu. Sementara anak-anak dari keluarga yang mandiri secara ekonomi tidak perlu diberi makan gratis, atau hanya diberikan jika ada kondisi khusus seperti diagnosis kelainan dan kebutuhan diet khusus.

Satu hal yang perlu diberikan sama rata tanpa terkecuali adalah edukasi secara masif sedini mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua, pendidik, dan stakeholder di bidang perawatan anak, agar lebih sadar akan pentingnya investasi gizi untuk anak dan bagaimana mengenali kebutuhan khusus mereka jika ada. Karena di dunia anak-anak dan kesehatan, kata terlambat sering kali tidak bisa ditebus dengan obat ataupun taubat.

Sebagai orang tua dari seorang anak penderita autisme, saya merasakan sendiri bagaimana sulit dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK), yang meski saya cukup mampu saat ini, namun juga bisa kehilangan segalanya hanya untuk memenuhi kebutuhan seorang anak saja.

Padahal saya tidak sendiri. Di ruang tunggu RSUD Temanggung saat saya mengantarkan anak untuk terapi tumbuh kembang, puluhan anak-anak dengan kondisi khusus juga membutuhkan perawatan khusus. Dokter dan perawat selalu menyarankan kami menerapkan diet khusus untuk mengurangi symptom. Namun dana dan waktu kami bukan tidak terbatas untuk itu.

Program bantuan makanan khusus untuk ibu hamil, anak-anak, dan lansia melalui Posyandu sejak bertahun-tahun lalu sebenarnya sudah bagus secara visi. Namun pelaksanaannya tidak merata di semua daerah dan sering kali tidak konsisten. Beberapa daerah rutin memberikan seminggu sekali, namun ada juga yang sebulan sekali pun tidak pasti. Padahal nutrisi yang baik itu dibutuhkan setiap hari.

MBG awalnya diusulkan untuk juga merevitalisasi dan bersinergi dengan program Posyandu. Dengan memanfaatkan data spesifik anggota dan kader terlatih yang dimiliki posyandu, program MBG bisa menerapkan skala prioritas yang lebih efisien dan efektif. Sementara itu dengan penambahan MBG, program Posyandu juga bisa lebih besar dampaknya daripada sekadar agenda rutin penimbangan saja.

KEPUASAN TIDAK BISA DIPAKSAKAN

Prinsip dasar pengelolaan sumber daya manusia dan good governance yang wajib dipahami oleh pemerintah adalah bahwa kepuasan masyarakat tidak bisa dipaksakan. Ketidakpuasan yang tinggi terhadap program MBG saat ini pun tidak akan pernah bisa membaik jika model distribusi dan menunya masih tetap dirasa seperti ‘pemaksaan’.

Stakeholder terkait perlu mencari solusi agar budaya mubazir dan buang makanan akibat model ‘pemaksaan’ dan penyediaan yang terkesan ‘asal’ tidak hanya berpindah tempat dari rumah dan sawah ke dapur SPPG, melainkan benar-benar menghilang total dari sistem rantai makanan.

Salah satu alternatif solusi, adopsi konsep Zero Waste, bukan hanya akan bisa meningkatkan kepuasan penerima program, tapi juga merampingkan anggaran, dan meminimalkan masalah sampah yang kini santer disorot oleh dunia Internasional. Prinsipnya:

1. Refuse & Reuse

Mitra MBG harus menolak dan menghindari penggunaan barang dan alat makan sekali pakai. Sebagai gantinya, cloud kitchen atau SPPG wajib menyediakan alat makan cuci pakai yang tidak hanya food grade tapi juga tahan lama dan bisa dipakai berulang.

2. Reduce

Konsumsi berlebih/makanan yang tidak dihabiskan harus bisa diminimalkan. Untuk masalah ini bisa digunakan sistem voucher digital yang terintegrasi dengan KIP berkelas: Kelas rentan dan Kelas mandiri.

Semua pemegang KIP berhak mendapatkan fasilitas edukasi dan konsultasi gizi, namun hanya kelas rentan yang mendapatkan kuota voucher makan dan atau belanja kebutuhan bahan pangan harian. Menu dan lokasi penukarannya bisa dipilih sendiri menyesuaikan preferensi dan kondisi, dan sistem penukarannya bisa dipilih mode sekali tukar, atau berlangganan untuk mendapatkan benefit lebih. Voucher ini tidak bisa diuangkan dan bisa hangus jika tidak digunakan. Dengan demikian, tidak ada anggaran ataupun sampah makanan yang terbuang sia-sia, anak-anak lebih bahagia karena bisa memilih menu favorit seperti sensasi saat jajan biasa, namun tetap terkontrol dan terstandar menunya.

3. Recycle & Rot

Selain bertugas menyuplai pangan, mitra BGN bisa mengemban tugas ganda sebagai agen lingkungan hidup dengan menyerap dan menyalurkan kembali sampah organik ke pusat-pusat pengolahan limbah organik dan lahan-lahan pertanian. Tugas ini juga bisa dimonetisasi sebagai sumber pemasukan tambahan untuk mitra.

KESIMPULAN

Jika dijalankan dengan tata kelola yang benar sebagaimana visi awalnya, program MBG mestinya bukan sekadar urusan bagi-bagi kotak nasi. Program ini adalah kunci jawaban win-win solution untuk berbagai benang kusut permasalahan bangsa yang telah lama menjadi kronis karena tak pernah benar-benar terselesaikan. Ketika dapur ekonomi mikro dan makro bergerak selaras, kemandirian pangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi nasional otomatis akan ikut menguat.

Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa kunci sukses program Makan Bergizi Gratis ini bukan terletak pada seberapa raksasa dana anggaran yang digelontorkan. Kuncinya mutlak berada pada strategi eksekusi yang membumi, sinergi yang menyeluruh antarlapisan ekonomi, serta standardisasi ketat yang menjaga kualitas pangan anak bangsa tanpa celah eksklusi.

Masalah MBG hari ini murni adalah ujian bagi kemauan, kompetensi, dan konsistensi kita semua pada visi kemajuan bangsa. Pertanyaannya: Apakah kita mau?